Ketua MK Anwar Usman dikabarkan harus menanggalkan jabatan kepemimpinannya sembilan bulan lagi. Tak hanya Anwar Usman, Aswanto juga harus menanggalkan jabatannya di kursi Wakil Ketua MK. Keduanya harus melepas kursi jabatannya karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Pasal 87 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Priyanto mengajukan gugatan terkait lama masa jabatan hakim konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan pernyataan karena dirasa bertentangan dengan UUD 1945, MK memutuskan bahwa Pasal 87 huruf a UU Nomor 7/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Menyatakan Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di kanal YouTube MK, Senin (20/6/2022).

Dikabulkannya gugatan atas Pasal 87 huruf a UU Nomor 7/2022 tersebut maka berimbas pada masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. Baik Anwar Usman dan Aswanto, keduanya menjabat ketika UU Nomor 8 Tahun 2011 masih berlaku. Kendati demikian, masa jabatan keduanya berubah setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2020, yakni menjadi lima tahun.

Jika berdasarkan pada UU sebelumnya, yakni UU Nomor 24 Tahun 2003, satu periode masa jabatan ketua dan wakil ketua MK adalah selama tiga tahun sebelum akhirnya kembali diubah menjadi 2 tahun 6 bulan melalui UU Nomor 8 Tahun 2011. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan pemberlakuan aturan baru tersebut menimbulkan masalah hukum. "Pemberlakuan aturan baru tersebut menimbulkan masalah hukum berkenaan dengan masih berlaku/berlangsungnya jabatan sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang jabatan demikian diemban berdasarkan UU 8/2011," ujar Enny Nurbaningsih dalam sidang putusan.

Anwar Usman bisa saja tidak langsung mundur dari jabatannya menjadi Ketua MK. Ia dapat menunggu maksimal sampai sembilan bulan ke depan. Yakni sampai Ketua dan Wakil Ketu MK yang baru terpilih lewat mekanisme pemilihan.

"Namun demikian, agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan aquo, maka Ketua dan Wakil Ketua MK yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK sebagaimana amanat Pasal 24C ayat 4 UUD 1945." "Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi," ujar Enny Nurbaningsih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.